Senin, 30 Mei 2011

Susunan Redaksi

Dewan Penasehat :
Ozzy Sulaiman Sudiro, SH, MSc, Arwan Zaini
 Penasehat Hukum :
Murphi N, SH
Sekretariat Pusat :
Mamin ST
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi :
Muslim A. Manan, S.Kom
Wakil Pemimpin Redaksi :
Andi Wijaya
Pemimpin Perusahaan :
Jimmy Saputra
Dewan Redaksi :
Arwan Zaini, Ozzy S. Sudiro, Murphi N, Muslim A. Manan, Arbi, Fais Barchia, Juharman
Redaktur Senior :
Ir. Arbi
Redaktur Pelaksana :
DR. Fais Barchia, Juharman, SP
Sekretaris Redaksi :
Viona Restiana
Iklan :
Saimara Sigiro
Liputan :
Jupriyadi, Boby, Komeng, Dadang Kurniawan, Aldi, Putut Wijanarko, Arbi
Kontributor :
Andre Irwansyah, Udin Jaenudin, Munendro
Dewan Redaksi :
DPP KWRI, Gedung Dewan Pers Lt. V
Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat
Redaksi :
Jl. Merapi Ujung No. 92, Bengkulu
Telp. 0736-7018202
Email : lintasbengkulu@gmail.com
http://lintasbengkulu.blogspot.com

Editorial

Edisi Juni
Sepertinya kurang tepat, jika saat ini dikatakan semakin marak penghianat amanat para pejuang bangsa, namun kenyataannya demikian. Mulai dari penegak hukum yang mbalelo, pejabat korupsi, keadilan semakin pincang, hingga kepada timbulnya redikalisme atas ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan negeri ini.
Radikalisme, kesewenang-wenangan, dan pelecehan atas hukum yang berlaku, merupakan dampak dari adanya istilah mayoritas. Hal ini nampak semakin marak dan berkembang di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Usaha pergeseran Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 semakin nampak, hal tersebut terbukti dengan diberlakukannya aturan suatu agama di beberapa daerah.
Pengelabuan terhadap rakyat semakin menjadi. Di tengah perseteruan mengungkap para koruptor kelas kakap, seringkali diselimuti oleh isu baru yang lebih dapat mengalihkan perhatian masyarakat luas. Mulai dari isu bom, teroris, tindak kriminal hingga kepada keberadaan Negara Islam Indonesia (NII).
Hal ini, semata-mata hanya untuk mengalihkan pandangan  masyarakat terhadap para pelaku penegak hukum yang seolah semakin mandul. Lebih-lebih bila dihadapkan dengan kasus-kasus yang melibatkan atau mengarah kepada pejabat tinggi.
Sejarah telah mencatat, bahwa keberadaan NII sudah sejak lama ada dan berkembang di wilayah NKRI. Dengan berganti nama dan istilah, kelompok yang sama bersiteguh untuk menegakkan bedirinya suatu negara atau menjadikan NKRI sebagai negara yang mengatasnamakan agama. Sekalipun, sebenarnya rencana demikian tidak sesuai dengan ajaran agamanya, karena tidak ada Tuhan yang menganjurkan suatu pemberontakkan, selama setiap warga negara dapat hidup merdeka di wilayahnya.
Kenapa NII dinaikkan kembali ke permukaan ? Karena issu tersebut dianggap dapat mengalihkan perhatian masyarakat, terutama umat dari luar agama Islam. Dengan issu tersebut masyarakat dianggap akan menjadi gelisah, sehingga dapat menimbulkan issu baru yang mungkin dapat menopang strategi pengalihan yang sedang berlangsung.
Memang kita tidak dapat menunjuka secara pasti, siapa peran uatama atas strategi pengalihan tersebut, namun orang banyak telah mengakui bahwa hal itu merupakan sebuah rekayasa untuk mengaburkan kasus-kasus yang tengah berlanjut.
Saat ini, masyarakat sudah semakin peka terhadap hal-hal yang sifatnya spontan (mendadak), karena akhir-akhir ini selalu bertepatan dengan penanganan kasus-kasus besar yang  disinyalir melibatkan pajabat pemerintahan.
Jika kita mau menoleh kebelakang, dan mengkaji kasus demi kasus besar, selalu saja disusul dengan isu-isu mendadak. Paling tidak, mengembangkan isu yang sudah mulai surut. Peristiwa semacam ini mulai sering terjadi sejak bergulirnya era reformasi, sehingga menimbulkan kesan kebablasan, memang begitulah adanya.
Dalam hal menjaga stabilitas nasional, terutama bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, tidak hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, namun merupakan tanggung jawab seluruh komponen anak bangsa. Untuk itu, hendaknya  semua pihak senantiasa  membina dan menjaga rasa persatuan dan kesatuan bangsa dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. (Arw)

Edisi Mei
Bersama kita bisa, itulah motto yang senantiasa disenandungkan oleh Presiden SBY, dalam menghimpun kekuatan politiknya. Kalimat itu memang selalu berarti dalam segala hal, baik positif maupun negatif, tergantung kearah mana yang akan dihimpun. Sudah barang tentu, rakyat berharap kalimat tersebut dipergunakan untuk membangun ekonomi rakyat, guna mendatangkan kesejahteraan bagi segenap bangsa indonesia.
Namun, dalam perjalanan selama ini motto " bersama kita bisa" lebih mendominasi kepada hal-hal negatif yang merugikan negara dan rakyat. Sejak bergulirnya era reformasi, hampir di setiap daerah terdapat pelaku tindak kejahatan korupsi yang dilakukan para anggota dewan secara bersama-sama, sehingga terbit istilah "korupsi berjamaah" Atau makan uang rakyat berbarengan.
Era reformasi telah mengorbitkan sebuah lembaga yang disebut KPK, khusus mengawasi roda pemerintahan dan melakukan investigasi terhadap perputaran dan pemberdayaan uang negara. Akibatnya, semakin banyak pelaku dan tindak kejahatan korupsi yang terjaring, masuk ke hotel prodeo. Namun penghuni hotel prodeo ini seolah tak malu dengan perbuatannya yang telah merugikan negara dengan memakan uang rakyat.
Justru mereka dapat menikmati istirahat dengan baik dengan segala fasilitas yang memadai dalam hotel prodeo. Mengapa demikian? karena dalam hal ini apapun tetap berlaku motto "bersama kita bisa".
Ironisnya lagi, berkat kebersamaan, telah tercipta seorang tokoh yang tergolong besar, karena kasusnya hingga menerbitkan Infres, dialah Gayus. Seorang pegawai pajak biasa, namun berkat kebersamaan sehingga mampu  melakukan tindak kejahatan korupsi pajak hingga ratusan miliar. Sudah dapat dipastikan, bahwa gayus juga merupakan produk dari sebuah kebersamaan

Liputan Utama

Anggota NII Diperiksan,
Teroris Identik Dengan Islam

Polisi masih memeriksa enam anggota gerakan Negara Islam Indonesia (NII) yang ditangkap di Ungaran, Jawa Tengah, Senin kemarin dan seorang diantaranya merupakan gubernur NII Jateng-Yogyakarta.

SM, TD, NB, MA, dan SP sekarang menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Tengah untuk pengusutan lebih lanjut mengenai tindakan makar yang mereka lakukan.

Menurut Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol Boy Rafli Amar di Jakarta Selasa, enam anggota NII itu sudah dalam target polisi sejak lama. Mereka pernah disidik di Polda Jawa Barat, dan sekarang mereka menjalankan aktivitas gerakan bawah tanah.

Diantara enam anggota NII yang ditangkap, seorang diantaranya berinisial TD menjabat sebagai gubernur NII Jawa Tengah-Yogyakarta. Seorang diantaranya juga pernah diburu aparat Polda Jabar dalam pengungkapan kasus makar tahun 2008 lalu.

Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita dokumen dan buku-buku yang menun-jang kegiatan mereka.

Polri sejak tahun 2008 sudah menangani sebelas perkara terkait gerakan NII hingga sampai ke pengadilan dan semua dita-ngani Polda Jabar dibantu Mabes Polri.

Sebelas perkara yang ditangani tersebut melibatkan 17 tersangka yakni Deni Ahmad Syarifudin Al Holid, Agus Gunawan Al Syarif, Mugito Al Idris, Oban Bin Martodji dan Adiat Maulana Bin Jamil Al Iwan Aziz.

Serta Onip Al Sodikin Bin Said Rizal Nurdin, Uden Abdullah Bin Mukhtar Istandar Al Bunyamin Mushab, Dede Suparman Al Al Nurdin Bin Dayat, Riezal Nurdin, Asep Sutarji Bin Utom Al Haris dan Suganda Al Hayatun Bin Sarjo.

Selanjutnya adalah Juhana Ramdan Sathori Bin Satigi, Dedy Mulyadin Bin Mansyur, Maman Suherman Al Burhan Bin Suhardi, Iping Sarifudin Al Yantami, Ugas Yulianto Al Faujan Muslim dan Hajun Muliadi.

Teroris Diidentikkan Dengan Islam
Ketua Badan Amil Zakat Nasional Prof. Dr. KH Didin Hafidhuddin mengimbau alim ulama untuk memberikan pemahaman Islam yang komprehensif kepada masyarakat menyusul maraknya kasus NII dan terorisme yang dikaitkan dengan Islam.

“Ini adalah tugas dari alim ulama untuk membangun Islam lebih baik dengan memberikan pemahaman Islam yang lebih komfrehensif,” kata Didin saat ditemui dalam acara peresmian Pesantren Hilal Bogor, di Peru-mahan Budi Agung, Kota Bogor, Jabar, Minggu.

Didin mengatakan, ada dua faktor yang menyebabkan kasus teroris dan Negara Islam Indonesia (NII) diidentikan dengan Islam.

Faktor pertama adalah faktor internal, di mana umat muslim sendiri memiliki pemahaman yang pendek, tidak utuh terhadap ajaran agama.

“Dalam Islam memang ada ayat-ayat yang mengajak untuk berperang tapi mereka memahami ayat tersebut secara parsial sehingga salah mengartikan dan mengaplikasikannya,” kata Guru Besar IPB itu.

Selanjutnya, kata Didin, faktor ke dua adalah faktor eksternal yang berasal dari luar Islam.

Didin melihat ada unsur rekayasa atau kesengajaan untuk membuat citra Islam buruk.

“Sebenarnya NII itu sudah lama, tapi kenapa tidak ditemukan. Ini sebuah keanehan. Kok intelijen kita rela membiarkan orang-orang atas nama Islam melakukan pemboman, melakukan hal-hal macam-macam, kemudian dibiarkan, ini kan aneh,” katanya.

Didin menyebutkan, dirinya juga heran kenapa pemerintah melakukan pembiaran NII yang sudah telalu lama sehingga berkembang secara liar.

Dua faktor tersebutlah yang membuat Islam berada dalam posisi saat ini, satu sisi umat kurang komprehensif memahami agama, dan satu sisi faktor eksternal yang sengaja merusak citra Islam.

“Semua itu tidak benar, umat muslim tidak mungkin melakukan cuci otak, itu tidak ada. Orang-orang Islam yang baik itu tidak mungkin akan melakukan hal tersebut. Saya mengharapkan ini harus sesegera mungkin dituntaskan,” kata Didin.

Menurut Didin, umat Islam yang terlibat dalam peristiwa tersebut hanya dimanfaatkan saja mengataskan nama Islam.

“Islam tidak mungkin melakukan pengeboman dalam mesjid saat orang sedang sholat, apapun itu susah dipahami orang Islam melakukan hal itu di masjid,” katanya.

Didin menyebutkan, kata jihad jangan dikonotasikan dengan kekerasan. Hendaknya jika umat muslim ingin berjihad harus memperbaiki dahulu akhlaknya, kata dia.

“Bagaimana mau jihad, sementara akhlak belum diperbaiki, yang harus dibangun pertama itu adalah akhlahk, karakter itu yang harus dilakukan besama-sama. memperbaiki diri, tidak mencari musuh. Dan jihad tidak harus berhadapan dengan musuh. kita membangun kekuatan diri kita itu juga jihad,” kata Didin.

Didin menyebutkan ada tiga hal yang harus dilakukan umat muslim agar terlepas dari situasi tersebut.

Tiga hal tersebut yakni, bagaimana melakukan ekonomi yang kuat, sehingga perekonomia dikendalikan orang Islam.

“Kebanyakan orang-orang kaya memiliki `power`, punya kekuatan. Dengan begitu mereka bisa mengendalikan dunia,” katanya.

Yang kedua yakni bagaimana membiasakan umat Islam menjadi umat pemberi jangan menjadi umat peminta. Jika umat Islam menjadi umat pemberi maka akan punya harga diri dan kekuatan.

“Yang ketiga adalah membiasakan sholat berjemaah, jika ini dijadikan kebutuhan saya yakin umat Islam terbangun dengan baik,” kata Didin

Sekarang Radikalisme Lebih Terbuka

Benarkah radikalisme lebih cepat berkembang pada era demokrasi 
dibandingkan zaman otoriter Orde Baru?

Jakarta
Menurut Senior Advisor dari International Crisis Group, Sidney Jones, radikalisme lebih terbuka pada masa sekarang ketimbang pada zaman Orde Baru.
“Tetapi pada zaman Orde Baru justru bibit-bibit radikalisme tertanam pada mereka yang melawan represif Soeharto,” kata Sidney Jones, Senin dalam kuliah umum bertajuk “Radikalisme Agama dan Demokrasi” di Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah, Jakarta, Senin.
Ia mencontohkan radikalisme pada masa Orde Baru terjadi setelah peristiwa kerusuhan Tanjung Priok 1984. Para pelaku radikalisme juga pergi ke Afghanistan untuk ikut berperang melawan Uni Soviet.  Sekaligus mereka  juga dipersiapkan untuk melawan represif Soeharto,” kata Jones.
Lebih lanjut dia menjelaskan,  bahwa radikalisme adalah kegiatan yang bertujuan merubah sistem sosial politik secara drastis.

Jones  mengutarakan bahwa radikalisme terbagi dua yaitu yang bersifat violent (kekerasan) dan nonviolent (tanpa kekerasan).

“Dari sisi demokrasi harusnya lebih gampang bagi peme-rintah untuk menumpas yang violent karena jelas melakukan kekerasan,” kata Jones.

Terkait dengan banyaknya peredaran buku-buku yang isinya mengajarkan tentang radikalisme, Jones berpendapat bahwa pelarangan buku adalah hal yang berlawanan dengan demokrasi.
“Tidak ada masalah,  justru hal itu bisa membuat kita tahu pemikiran mereka. Satu-satunya yang harus dilarang adalah buku yang menunjukkan cara merakit bom,” katanya.

Dia membandingkan sosok radikal Eropa, Geert wilders yang sedang disidang karena penyebaran kebencian terhadap agama.  Di Amerika Serikat, pemahaman keberagamaaannya lebih luas sehingga sosok radikal tak mendapat banyak tempat di masyarakat.

“Di AS ada Terry Jones yang radikal,  tapi  dia bukan keluarga saya,” kelakar Jones.
Jones mengingatkan,  kaum radikal pada umumnya melihat dunia dalam perspektif hitam-putih dan memandang merekalah yang punya kebenaran  mutlak.

Pelajaran Wajib Pancasila
Komisi VIII dan Komisi X DPR RI menyepati Pancasila akan tetap diajarkan di berbagai tingkatan pendidikan di Indonesia mulai tahun pelajaran 2011/2012 ini.

“Sesuai keputusan komisi VIII dan 10 maka pada tahun ajaran ini akan ada pelajaran wajib Pancasila,” kata anggota Komisi VIII DPR RI asal Madura, MH Said Abdullah dalam siaran persnya kepada wartawan, Sabtu malam.

Menurut Said, pelajaran pancasila adalah pelajaran wajib di semua jenjang tingkat pendidikan. Tidak hanya dari tingkat SD, namun tingkat pendidikan paling rendah sekalipun, yakni pendidikan anak usia dini (PAUD) juga harus menerima pelajaran Pancasila.

“Termasuk jenjang pendidikan perguruan tinggi,” katanya menambahkan.
Anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menyatakan, jika bangsa ini lengah dan mengabaikan Pancasila sebagai ideologi bangsa, maka hal itu bisa mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) nantinya.

Maraknya sikap radikalisme yang terjadi di mana-mana akhir-akhir ini, salah satunya karena kurangnya sikap nasionalisme terhadap bangsa ini.

Termasuk, lanjut dia, adanya kelompok sempalan seperti NII. “Oleh karena itu mari kita kembali pada jati diri kita dengan satu ideologi kebangsaan yaitu pancasila,” ucap Said Abdullah.
Sebab menurut Said dengan kembali menghayati ideologi bangsa setelah sebelumnya sempat “terlupakan” karena hiruk-pikuk reformasi itu sama dengan menemukan kembali jalan Indonesia sejahtera.
Di bagian lain pria asal Pulau Garam ini menyatakan perlunya sikap pemerintah untuk lebih berorientasi lebih memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Sebab ia menilai, dalam kurun waktu 13 tahun terakhir ini sejak reformasi, seakan bangsa ini hanya “berdiri di kubangan” karena pemerintah sampai masih berkutat pada persoalan dirinya.
Tugas pokok pemerintah adalah menciptakan rasa aman dan kedamaian serta kesejahteraan bagi masyrakat.
“Tapi justru yg terjadi adalah APBN 72 persen untuk biaya aparatur, baru sisanya untuk rakyat,” katanya menambahkan.

Oknum Polisi Lakukan Tindak Kekerasan Terhadap Wartawan

Surabaya
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur Irjen Pol Dr Untung S Rajab meminta maaf terkait pemukulan yang dilakukan oknum polisi kepada empat wartawan saat meliput aktivis Falun Dafa di Surabaya (7/5).

“Atas nama institusi, saya minta maaf. Kami berjanji akan mengusut tuntas insiden pemukulan terhadap wartawan dalam waktu satu bulan sejak kejadian,” katanya ketika menerima sekitar 100 wartawan di Ruang Utama Mapolda Jatim, Senin.

Seratus wartawan dari berbagai organisasi kewartawanan dan media massa itu melakukan unjuk rasa ke Mapolda Jatim dengan membawa poster yang mengecam kekerasan yang dilakukan polisi.
Empat wartawan yang mengalami pemukulan adalah Lukman Hakim (Tran7), Septa Rudianto (Radio Elshinta), Joko Hermanto (TVRI), dan Oscar (News Tang Dinasty Television atau NDTV).

“Kita mengecam pelaku kekerasan terhadap jurnalis, apalagi pelaku adalah aparat hukum yang semestinya menjunjung tinggi dan menjadi pelindung jurnalis,” kata seorang jurnalis televisi, Hari.

Dalam aksinya, para wartawan membawa delapan tuntutan, di antaranya permintaan maaf oleh Kapolda Jatim, tidak menghentikan proses hukum, menghentikan kekerasan pada wartawan, dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku kekerasan tersebut.

Setelah orasi dan aksi di halaman Mapolda Jatim, para wartawan akhirnya diterima Kapolda Jatim tanpa perwakilan.

Dalam pertemuan itu, Kapolda Jatim didampingi Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Coki Manurung dan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Rachmat Mulyana.

“Propam Polda Jatim sudah memeriksa seorang polisi pelaku kekerasan, tapi statusnya masih terperiksa,” kata Kapolda Jatim.

Ditanya kemungkinan kekerasan itu dilakukan oknum polisi atas perintah atasan, ia menga-takan hal itu masih di dalami dalam investigasi.

“Kalau ada perintah ya ditindak sesuai dengan tingkat kesalahannya. Bisa saja dia akan kena teguran,” katanya.

Jawaban Kapolda Jatim tentang “teguran” itu sempat diprotes para wartawan, namun Kapolda Jatim menegaskan bahwa teguran untuk seorang perwira itu sudah cukup berat.
“Teguran buat seorang perwira itu sudah berat, karena dia saja tidak boleh sekolah, nonjob, dan sebagainya,” katanya.n 

Politik

Profil

Mengenal Sosok Pemimpin Masa Depan Bengkulu,
H. Basri Muhammad


Mengubah mentalitas birokrat dari penguasa menjadi pelayan masyarakat, hal ini merupakan visi dari H. Basri Muhammad, S.Sos, M.Si. Sedangkan, membangun kemitraan dengan semua institusi pemerintahan, swasta dan organisasi kemasyarakatan, dalam rangka menjadikan total quality sebagai nilai dari produk yang dihasilkan. Dan urut serta secara aktif dalam membentuk learning society.    

Beliau bisa disebut sebagai satu dari beberapa pemimpin yang relatif bekerja sungguh-sungguh membangun daerahnya. Basri Muhammad yang anggota DPRD Propinsi Bengkulu ini juga berusaha menjauhkan diri dari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Seperti yang diwasiatkan Nabi Muhammad SAW, “Sesungguhnya Allah senang pada hambanya yang apabila bekerja, dia berusaha untuk mewujudkannya dalam bentuk seindah atau sebaik mungkin“.

Pria bersahaja itu sudah banyak mengabdikan hidupnya untuk Bengkulu,apalagi sekarang beliau menjadi Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Periode : 2009-2014 selama itu pula, sudah banyak terobosan dan kebijakan  Komisi III (Pembangunan ) yang dihasilkan untuk kemajuan Bengkulu.

Niatnya saat pertama mencalonkan diri menjadi wakil rakyat di DPRD Provinsi Bengkulu pada tahun 2009 lalu, seolah menghibahkan dirinya untuk Bengkulu. Seperti layaknya orang yang menghibahkan harta atau tanah untuk kepentingan umum,  tak ada motivasi untuk memetik keuntungan dari apa yang dihibahkan.
Soal finansial, pria yang tidak pernah tidur siang ini sudah lebih dari berkecukupan, jauh sebelum menjadi anggota dewan. Latar belakangnya sebagai pemilik beberapa perusahaan biro dan perbankan ini, dirasa sudah mencukupi.

Berawal dari keprihatinannya pada kondisi Kota Bengkulu saat ini, seperti  penerangan jalan  beberapa tempat di kota relatif masih minim. Kondisi ini juga ditambah dengan keadaan jalan di jantung kota sangat menggangu dan membahayakan pengguna jalan, apalagi pada saat turun hujan. Selain itu, problem yang terbesar adalah kultur birokrasi pemerintah yang “menyakralkan“ kekuasaan dan jabatan.  Problem itulah yang  dinilainya menjadi salah satu sumber ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Kalau rakyat tidak percaya, bagaimana pembangunan bisa berjalan dengan baik. Jadi, seha-rusnya penguasa, wakil rakyat serta tokoh-tokoh masyarakat bekerjasama bahu-membahu untuk memajukan kota yang tercinta ini, saya percaya partisipasi aktif masyarakat akan berdampak signifikan dan positif bagi pembangunan,“ kata H. Basri Muhammad.
H. Basri juga menerapkan kepada keluarga dan karyawannya prinsip transparansi dan akuntabilitas. Akses partisipasi masyarakat dibuka lebar untuk memberikan kritik, informasi, dan keluhan.

Kegiatan Sosial
Basri Muhammad adalah pendiri Yayasan Safir Peduli Bengkulu. Yang mengantarnya dalam meraih penghargaan nasional Profil Mutiara Bangsa bersama 15 orang putra-putri terbaik Bangsa Indonesia.
Untuk program pendidikan, yayasan ini telah memberikan bea siswa kepada ribuan siswa sekolah yang ada di Bengkulu. Yayasan Safir juga menjadi donatur tetap beberapa panti asuhan. Seperti  Panti Tunanetra Amal Mulia, Panti Asuhan Kasih Ibu, Panti Yatim Piatu Yayasan Swadaya Mandiri dan TPA II Istiqomah.
Untuk program kesehatan, Yayasan Safir Menyediakan 2 unit ambulance. Satu untuk antar jemput pasien sakit, satunya lagi untuk antar jemput jenazah. Ambulance ini dipinjamkan secara gratis tidak dipungut biaya apapun. Berbagai kegiatan sosial ini merupakan wujudnyata dari keberhasilannya dalam memimpin dan mengelola demi memajukan berbagai bidang usaha yang ditekuninya dengan baik. Sebagian besar keuntungan usahanya disumbangkan ke Yayasan Safir Peduli untuk mendanai berbagai kegiatan sosial.

Prinsif
Kepercayaan dan Kejujuran adalah dua nilai yang dianut Basri Muhammad sejak kecil, meru-pakan wasiat yang ditanamkan orang tuanya, H. Muhammad.

“Seseorang itu akan dicintai oleh manusia dan disayangi oleh yang kuasa. Apabila kita dapat memegang Amanah, jujur dan harus bisa dipercaya. Itu yang selalu saya pegang,” ujar Basri menirukan pesan orangtuanya.

Sebagaimana umumnya, bahwa tidak ada manusia yang sempurna, masih banyak keku-rangan. Selama dirinya menjabat sebagai wakil rakyat diakuinya. “Kalau ditanyakan, apa yang belum tercapai ? ya, banyak yang belum tercapai.”

Salah satunya adalah penataan kota yang hingga kini masih menyisakan persoalan terutama bangunan, apalagi di Kota Bengkulu  sering terjadi gempa, jalan, penerangan, kebersihan, hingga keruwetan parkir. Masalah klasik seperti kemiskinan dan pengangguran, juga masih membayangi  Bengkulu.

Namun dirinya percaya, dengan semangat kebersamaan mampu meraih kesuksesan.  Kota Bengkulu akan bisa lebih maju dan bisa bersaing dengan provinsi lain di Indonesia.

Sosok Basri Muhammad setidaknya memberikan kesejukan dan harapan, bahwa intergritas belum mati. Beliau juga merawat intergritas itu dengan membatu dan melayani masyarakat.

“Saya menyadari  luar biasanya kekuatan kejujuran. Itu modal utama paling besar, orang jujur pasti memetik hasil manis.”

Kita berhasil bukan karena kita lebih pintar atau lebih kaya dari orang lain, tapi karena kita lebih disayangi dan dikasihi oleh Tuhan YME. (MAM)

Hukum & Kriminal

Tiga Anggota KPU Dicecar 15 Pertanyaan

Bengkulu
Setelah memeriksa Ketua KPU Provinsi, Dunan Herawan, S.Sos.i pecan lalu, Rabu (26/5) kemarin, giliran 3 anggota KPU Provinsi yang diperiksa tim penyidik yang dimotori Asisten Intelijen (Asintel), Soeprihanto, SH, MH. Pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu masih menggencarkan pengusutan kasus dugaan penyelewengan dana hibah Pilkada Provinsi Bengkulu senilai Rp 2 miliar dari total dana Pilkada sebesar Rp 45,4 miliar.

Tiga anggota KPU yang diperiksa itu masing-masing Okti Fitriani, S.Pd (Divisi Ssosialisasi), Soemarno, M.Pd (Divisi Logistik) dan Parsadaan Harahap, SP (Divisi SDM). Status mereka masih sebagai saksi. Satu anggota KPU Provinsi lainnya, Saadah Mardliyati, S.Ag akan diperiksa belakangan.

Pemeriksaan tiga anggota KPU Provinsi dimulai pukul 09.30 WIB sampai 17.45 WIB di gedung Pidana Khusus (Pidsus). Setidaknya, masing-masing saksi dicecar 15 item pertanyaan seputar penggunaan dana sosialisasi, pengadaan logistik dan alat tulis kertas (ATK). Namun itu tidak baku. Dari perkembangan pemeriksaan, jumlah pertanyaan berkembang sesuai keterangan saksi.

Menurut Kajati Bengkulu, Herman Rachmat, SH, MH melalui Asisten Intelijen (Asintel), Soeprihanto, SH, MH didampingi Asisten Pengawasan (Aswas) Dewilmar Firdaus, SH, MH, hasil pemeriksaan pada dasarnya mendukung arah penyidikan yang memperkuat adanya kejanggalan dalam pencairan dan penyimpangan dalam penggunaan dana Pilkada Provinsi itu.

‘’Apa-apa saja yang menyimpang itu, kami rasa belum bisa kami publikasikan demi kepentingan penyidikan. Namun semakin menunjukkan bahwa pencairan dana itu telah menyalahi aturan. Walaupun belakangan dana itu ada yang dikembalikan sebahagian, tetap saja cairnya uang itu menyalahi aturan,’’ tegas Soeprihanto yang juga anggota tim penyidik kasus KPU.

Lebih lanjut Soeprihanto mengatakan, ketiga saksi mengaku tidak ingat lagi nominal penggunaan dana setiap itemnya. Sedangkan untuk pencairan dana menjadi kewengan ketua KPU (Dunan, red). Walaupun untuk pengajuan dana di setiap item sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana dalam rencana anggaran, ketiga saksi turut berperan.

‘’Keterangan saksi ini akan kami evaluasi kembali. Untuk kemudian kami putuskan apakah akan memeriksa kembali saksi ini. Atau akan memeriksa saksi laiannya. Namun yang pasti kami tidak ingin pengusutan kasus ini bertele-tele. Dalam waktu dekat, segera kami tetapkan tersangkanya,’’ beber Soeprihanto.

Disentil isu yang menyebut tim penyidik beralih mengusut pengadaan peralatan dan logistik Pilkada Provinsi yang diduga dananya dimark up lantaran tidak menemukan penyimpangan pada tahap pencairan, Soeprihanto menanggapinya dengan sikap yang dingin. Namun ia membantah isu tersebut. Pihaknya tetap menemukan adanya kejanggalan dalam pencairan dana sisa senilai Rp 2 miliar.

‘’Silakan saja, kan baru isu. Kami sudah mengantongi kok siapa pihak yang bertanggungjawab dalam pencairan dana itu. Tetapi kami masih menyelidiki lebih dalam siapa-siapa lagi yang terlibat. Sebab tidak mungkin dilakukan satu orang. Lagi-lagi kami minta rekan wartawan bersabar, untuk kasus ini pasti ada tersangkanya,’’ demikian Soeprihanto.

Sekadar mengingatkan, tim penyidik sendiri sudah mengantongi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Cabang Bengkulu terkait aliran dana Pilkada Provinsi yang disinyalir diselewengkan. Dimana LHP menyangkut masalah tamuan atas kejanggalan pencairan dana hibah Pilkada yang dilakukan dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota, persetujuan addendum kontrak pengadaan formulir tidak sesuai ketentuan, ada manipulasi dokumen pembayaran atas pembayaran honor dan pelayanan administrasi perkantoran PPK, PPS dan KPPS pada KPU Kaur, pembelian ATK dan pengadaan di KPU Kaur fiktif.

Temuan Korupsi Pembangunan Wisma Atleh Sea Games Di Palembang
Jangan Dikaburkan Dengan Issue Suap 
Di Mahkamah Agung

Murphi
Jakarta
Gonjang ganjing temuan Korupsi yang berdekatan dengan Pelaku-pelaku Elite Penguasa baik Eksekutip Maupun di Legislatip dan Yudikatip,sering kali terjadi berbagai Issue demi pengalihan baru-baru ini. belum lama sebelum ditemukan indikasi Korupsi pada pembangunan Wisma Atletik Sea Games di Palembang,Hatta Rajasa yang saat ini sebagai Menko Ekonomi,hangat diindikasikan terhadap pembelian pesawat Merpati yang jatuh di Papua beberapa waktu yang lalu.
Berlum lagi indikasi Korupsi kepada Hatta Rajasa sesaat menjabat sebagai Menhub hangat merebak datanglah dan tercium Indikasi Korupsi pada Wisma Atlet Sea Games dipalembang di duga dilakukan dengan cara berjamaah dan dari pelaku-pelakunya adalah Ellite Partai Berkuasa dibawah pimpinan SBY.

Rasa tidak percaya Ellite Politik Partai berkuasa melakukan Korupsi, termasuk Sesmenpora yang saat ini sedang mendekam di Hotel Predeo Cipinang, Komisi Pemberantasan Korupsi diuji nyalinya untuk menangkap para elit politik partai berkuasa, sementara sebagian masyarakat ada yang tidak percaya terjadinya perbuatan korupsi menimpa kader partai berkuasa, ketidakpercayaan disegelintir masyarakat sangat wajar mengingat SBY sangat Komitmen memberantas korupsi di negeri ini, namun bagaimanakah dengan yang terjadi di partai SBY sendiri ?.

SBY dalam pidatonya menyampaikan dan mempersilahkan kepada institusi hukum untuk melakukan penyelidikan terhadap kader-kader Partai Demokrat di bawah pembinaannya tentu kita sangat apresiasi langkah-langkah SBY.

Kegagalan Kongres PSSI yang ricuh sepertnya tidak mampu menenggelamkan pemberitaan Korupsi yang menimpa Kader demokrat, kasus lain yang sudah sembilan  bulan terjadi didongkrak  dalam indikasi suap atau gratifikasi,opini korupsi pada Wisma Atlet di Palembang hampir-hampir surut tenggelam, karena issu suap pada Sekjen Mahkamah Konstitusi, sejumlah mata tidak sadar secara perlahan-lahan ada indikasi dan upaya penggeseran Issue digulirkan secara sengaja membangun isu  menjadI opini untuk mengubur jajaran elit Partai Demokrat beberapa kader-kadernya tersandung korupsi, berbagai strata masyarakat yang concern dan tidak terpengaruh  terhadap indikasi pergeseran Issue menuntut KPK untuk mengusut tuntas indikasi lain yang banyak melibatkan oknum-oknum Partai Demokrat  terus digelorakan  masyarakat, sekaligus ujian berat bagi keberanian SBY mendukung proses pengu-sutan Korupsi para kader-kadernya termasuk Allen Marbun masyarakat menunggu kejelasannya.

LPBH – KWRI
Indikasi-indikasi pergeseran opini  Korupsi sebenarnya bukan barang baru di dalam strategi komunikasi di negeri ini, era Soeharto hal itu pun sering digunakan sebagai teknik pengalihan opini.

LPBH KWRI sebagai Lembaga Pelayanan Bantuan Hukum Wartawan, tidak menginginkan dan meminta masyarakat tidak terpengaruh terhadap tehnik pengalihan issue kepada peristiwa lain,Kasus Bank Century dalam Status mati Suri larut, masyarakat tidak tau statusnya mati atau masih hidup,namun terlepas dari keadaan tersebut, LPBH juga meminta partai-partai politik tidak membonceng terhadap opini Korupsi yang saat ini terjadi di dalam Partai Demokrat.

Peristiwa korupsi yang menimpa kader elit partai di era reformasi bukan barang baru terjadi pada partai politik yang duduk di dalam legislatif, dengan kejadian-kejadian perbuatan korupsi pada anggota legialatif, maka pada era kedepan diperlukan regulasi hukum undang-undang yang mengatur sanksi pemecatan sebagai anggota legislatif apabila terjadi perbuatan korupsi di saat duduk atau menjabat sebagai anggota legislatif dengan sanksi yang tegas, dengan demikian tidak perlu lagi menunggu pemecatan atau penarikan bagi si oknum atau Kader partai yang terlibat korupsi, menunggu keputusan partai yang bersangkutan.

Pemberantasan korupsi di negeri ini tidak akan berjalan tuntas, dan berjalan dengan baik, apabila segudang pekerjaan rumah  terhadap indikasi korupsi yang merugikan negara tidak dituntaskan dan masih berjalan di tempat. Kasus Bank Century yang tak kunjung final, Indikasi pembelian pesawat Merpati dari China, penggelapan pajak sejumlah perusahaan berkaitan dengan kasus Gayus Tambunan, setidaknya kesemuanya yang diindikasikan beraroma merugikan negara dan memperkaya diri sendiri. LPBH KWRI mengajak masyarakat terus memperjuangkan penuntasan kasus korupsi, dan jangan kita diperdaya oleh  pengalihan opini yang menyesatkan masyarakat. Murphi

Opini

Ekonomi & Bisnis

Jalur Perekonomian Masyarakat Bengkulu dan Sumba Tearncam Putus

Bengkulu
Hal ini disebabkan oleh kondisin jalan lintas propinsi yang sangat rusak ketika dipantau oleh Lintas. Dari Kota Bengkulu sampai perbatasan Sumbar tidak ada lagi jalan yang  layak. Ini diperparah oleh jembatan yang rusak berat jalan yang hampir putus di Kecamatan Batik Nau  tepatnya di Desa Urai.

Menurut keterangan masyarakat setempat, bahwa guna mengatasi keadaan jalan yang hampir putus itu sudah dibuat jalan alternatif. Tetapi  ditututup oleh pihak terkait, dikarenakan belum selesainya proses ganti rugi lahan yang dipegunakannya.

Seharusnya pemerintah lebih peduli terhadap masyarakat Bengkulu Utara, yang sudah beberapa tahun belakangan ini mengalami  kerusakan jalur jalan yang cukup parah. Terutama jalan lintas kota kabupaten yang menghubungkan kota dengan kecamatan yang ada di wilayah tersebut.

“Kapan kami bisa merasakan jalan yang baik seperti kota lainnya, karena jalan yang baik akan meningkatkan aktifitas ekonomi. Kami berharap agar pemerintah serta pejabat yang terkait tidak mejadikan derita  berkepanjangan bagi masyarakat,” ujar warga Desa Urai yang tidak mau disebutkan namanya.

Kerusakan infrastruktur yang ada di berbagai tempat, wilayah Kabupaten Bengkulu Utara,  merupakan tanggung jawab pemerintah setempat serta pejabat yang terkait. Sebaiknya pemerintah memanfaatkan dana yang ada untuk mengerjakan perbaikan ruas-ruas jalan dan jembatan yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara, sehingga masyarakat tidak merasa terbebani dengan biaya transportasi yang selama ini dinilai cukup tinggi.

Apalagi ditambah dengan krisis BBM yang entah sampai kapan pemerintah dapat menyelesaikannya.

“Kami ini seperti sudah jatuh tertimpa tangga pula, apalagi kami sebagai rakyat kecil cuma bisa berharap saja “, ujar salah seorang warga.

Masyarakat berharap kepada pemerintah,  jangan sudah dekat pemilihan saja baru membangun dan memperhatikan rakyat untuk mendapat simpati. Tokoh masyarakat dan para pengusaha, semuanya mengeluhkan kondisi jalan dan jembatan, kepada siapa lagi mereka mengadu. Terutama kalangan masyarakat petani, untuk menjual hasil kebunannya.

Jika jalan-jalannya sudah baik, maka masyarakat petani penghasil kelapa sawit dan karet dapat memperoleh peningkatan penghasilan. Begitupun hasil bumi dari Kota Bengkulu sendiri bisa dipasarkan ke luar daerah khususnya Sumatra Barat. Karena tidak lagi terbebani biaya transportasi yang tinggi, masyarakat pun yakin jika jalan sudah baik maka perekonomian masyarakat akan membaik pula. (Mam)

Wisata & Budaya

Serba Serbi

Sekilas Mengenal
TNI-AL Bengkulu

Sejarah Pangkalan TNI-AL
LANAL Bengkulu resmi berdiri sebagai jajaran TNI AL di bawah jajaran komando Armada RI Kawasan Barat pada tanggal 24 April 1986, dan mempunyai MAKO pertama di Pelabuhan Pulau Baai.

Komandan pertama adalah Alm Letkol Laut ( P ) Priyadi Warsito. Kepemimpinan Danlanal Bengkulu sudah mengalami pergantian komadan dari tahun 1986–2011 sebanyak 15 kali, dan saat ini dijabat oleh Komandan Letkol Laut (P) Dery T. Suhendi dari tahun 2010 hingga sekarang.

Tugas Pokok TNI-AL
Berdasarkan UU No. 34 /2004 pasal 9 tentang TNI.  Tugas-tugas pokok TNI-AL diantaranya, Angkatan Laut bertugas, yakni pertama, melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan.

Kedua, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yuridiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan internasional yang telah diratifikasi;

Ketiga, melaksanakan tugas Diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negri  yang ditetapkan oleh pemerintah.

Keempat, melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut. Dan kelima melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Tugas Pokok LANAL
Tugas pokok Bengkulu, terdiri dari 4 R (Replenisment, Repair, Rest, Recreation ) yang terdiri dari, Binpotmar menjadi kuat HANNEG. Menjaga keamanan laut wilayah perairan Bengkulu

Menjaga Eksistensi TNI AL di Propinsi Bengkulu. Dan tugas tambahan, mendukung satuan non TNI AL sesuai UU

Unsur-unsur Laut Jajaran LANAL Bengkulu

KAL Ratu Samban
Kapal Angkatan Laut (KAL) Enggano, dibuat di Fasharkan Mentigi Tanjung Uban pada tahun 1993.  Berbahan  fiber panjang 28 meter dan lebar 4,5 meter, di persenjatai 1 pucuk Mit 12,7 mm.

KAL Enggano
KAL. Ratu Samban, dibuat di Fasharkan Tanjung Uban pada tahun 1993. Berbahan fiber panjang 28 meter lebar dan lebar 4,5 meter, dipersenjatai dengan 1 pucuk Mit 12,7 mm

KAL Pulau Maga
PATKAMLA Pulau Maga, dibuat di Fashankar Jakarta pada tahun 1995. Berbahan fiber class panjang 8 meter dan lebar 1,7 meter, kapal ini tidak dipersenjatai  muatan 3 orang.

KAL Pulau Dua
PATKAMLA Pulau Dua, dibuat di Fashankar Mentigi Tg. Uban pada tahun 1994, berbahan fiber class panjang 8 meter  dan lebar 1,7 meter , kapal ini tidak dipersenjatai muatan 3 orang.

KAL Pulau Baai
PATKAMLA Pulau Baai, dibuat di Fashankar Mentigi Tanjung Uban pada tahun 1995, berbahan fiber class panjang 12 meter dan lebar 2 meter, kapal ini tidak dipersenjatai muatan 3 orang.

Dari ke 5 kapal tersebut di atas, Patkamla Pulau Dua dan Patkamla Pulau Baii tidak dioprasikan lagi. Sesuai aturan, masa pakainya maksimal 10 tahun. Dan kapal ini tidak bisa diperbaiki.

Sementara semua kapal TNI-AL Bengkulu sendiri saat ini sudah berusia rata-rata di atas 15 tahun, tetap dipaksakan  digunakan karena belum ada pengganti.

Sudah selayaknya sebagai Anak Bangsa yang besar ini, mendapat perhatian khusus dari pihak pemerintah serta instansi terkait, terutama terhadap daerah-daerah yang berada di gugusan pulau yang terdepan.

 Apalagi Provinsi Bengkulu berhadapan langsung dengan lautan lepas, dengan kekayaan laut yang melimpah, sangat memungkinkan beroperasinya kapal-kapal pencuri kekayaan laut tersebut, termasuk para penyelundup dan perompak yang tidak kita harapkan.

Tetapi dengan mengandalkan anggaran yang minim dan armada yang kurang memadai, TNI-AL khususnya TNI-AL Bengkulu telah dapat mengamankan garis pantai sepanjang 525 km, dari ujung Muko-muko hingga ujung Kaur.

Dengan  motto  “Gelombang badai adalah jiwaku, samudra luas adalah Medan tugasku.” Mereka tetap menjujung tinggi harkat dan martabat Bansa Indonesia tercinta.

Warga masyarakat Bengkulu, sebagai bagian dari anak bangsa, akan bersama-sama bahu membahu, turut-serta membantu menjaga kedaulatan tersebut. Kita percaya, suatu hari nanti dengan semangat “Bhinneka Tunggal Ika”  Bangsa Indonesia akan menjadi Bangsa yang besar.

Kunjungan Kerja 
Danlantamal II
Di Lanal Bengkulu
Bengkulu
Pada hari Selasa-Rabu tanggal 10– 11 Mei 2011 Danlantamal II Laksma TNI Aswad, SE, MM beserta rombongan Asisten dan Kadis (Aspers Danlantamal II Kolonel Mar Basuki, Aslog Danlantamal II Letkol Laut (T) Dede Budiman dan Kadiskum Lantamal II Letkol Laut (KH) Anwar, SH, melaksanakan kunjungan kerja ke Lanal Bengkulu .

Kegiatan kunjungan kerja selama dua hari di Lanal Bengkulu  antara lain, mendengarkan dan menerima laporan  Komando dari Danlanal Bengkulu Letnan Kolonel Laut (P) Dery Triesananto Suhendi. Dilanjutkan dengan tatap muka dan pengarahan dari Danlantamal II kepada semua anggota Lanal Bengkul.

Dalam pengarahannya, Danlantamal II menekan agar semua anggota Lanal Bengkulu tidak melanggar disiplin dan tindak melakukan pelanggaran hukum lainnya. Pada kesempatan itu juga, Danlantamal II menghimbau agar segenap anggota menjauhi penggunaan narkoba, juga agar anggota lebih giat menambah dan meningkatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Senantiasa menjaga kondisi fisik, melalui olahraga dan berpola hidup sehat.

Dalam menanggapi yang dinyatakan sebagai aliran sesat, Danlantamal II menghimbau, agar kembali kepada ajaran yang sesuai dengan Al-Qur’an dan hadist. Terhadap isu NII, diharapkan agar segenap anggota dan masyarakat tetap berpedoman kepada UUD 1945 dan Pancasila, diharapkan para anggota Lanal Bengkulu dapat bekerjasama dengan baik dan kompak .


Pada kesempatan itu pula, para   Aspers,  Aslog dan Kadiskum Lantamal II, memberikan pengarahan kepada anggota di jajaran Lanal Bengkulu sesuai  bidang dan ruang lingkup kerjanya masing-masing.

Pada malam harinya, pukul 19.00 sampi dengan pukul 21.15 WIB, acara makan malam bersama dan  ramah tamah. Dalam acara tersebut tampak hadir Plt. Gubernur Bengkulu,  Danrem Gamas, Kapolda, unsur Muspida Tingkat I dan Muspida Tingkat II dan unsur Maritim kota Bengkulu .

Pada hari berikutnya, Rabu, 11 Mei 2011, Danlantamal II beserta rombongan mengadakan kunjungan ke tempat-tempat bersejarah di Bengkulu, diantaranya Benteng Marbrough Inggris, kediaman  Ibu Fatmawati dan kediaman tempat pengasingan Bung Karno .

Pada pukul 15.30 WIB, Danlantamal II beserta rombongan kembali ke Padang menggunakan pesawat Lion Air. (dr/mam)

Remaja